BOMBANANEWS.COM- Forum Pemuda Pemudi Bombana menyoroti ketidakstabilan harga komoditas pertanian yang dinilai semakin menekan kehidupan para petani di Kabupaten Bombana.
Di tengah melonjaknya harga kebutuhan pokok, para petani justru dipaksa menghadapi fluktuasi nilai jual hasil pertanian yang terus berubah tanpa kepastian dan perlindungan yang jelas.
Ketua Umum Forum Pemuda Pemudi Bombana, Andi Zulkifli, menegaskan bahwa persoalan tersebut tidak lagi dapat dipandang sebagai dinamika pasar biasa, melainkan telah berkembang menjadi persoalan sosial dan ekonomi yang mengancam keberlangsungan hidup masyarakat kecil, khususnya para petani.
“Ketidakstabilan harga komoditas saat ini bukan sekadar persoalan pasar, tetapi telah menjadi ancaman nyata terhadap keberlangsungan ekonomi masyarakat kecil. Di saat biaya hidup dan harga kebutuhan pokok terus meningkat, para petani justru dipaksa hidup dalam ketidakpastian atas nilai jual hasil panennya sendiri,” ujar Andi Zulkifli.
Ia juga menyoroti ironi yang terjadi di Kabupaten Bombana sebagai salah satu daerah penghasil kelapa dalam skala besar di Sulawesi Tenggara, namun hingga hari ini para petani masih belum mendapatkan kepastian maupun perlindungan terhadap harga komoditas yang terus mengalami fluktuasi.
“Bombana dikenal sebagai salah satu daerah penghasil kelapa terbesar di Sulawesi Tenggara. Namun sangat ironis, para petani masih terus berada dalam lingkaran ketidakpastian akibat harga komoditas yang berubah-ubah tanpa adanya formulasi perlindungan yang jelas dari pemerintah. Persoalan seperti ini tidak boleh terus dianggap sebagai hal yang lumrah,” tegasnya.
Menurutnya, petani selama ini menjadi kelompok yang paling rentan menanggung dampak ketika harga komoditas jatuh, sementara biaya produksi, kebutuhan rumah tangga, dan tekanan ekonomi terus meningkat tanpa kompromi.
Forum Pemuda Pemudi Bombana juga menilai bahwa persoalan kesejahteraan petani dan nelayan kerap kali tidak menjadi prioritas utama dalam ruang-ruang pembahasan kebijakan daerah, padahal isu tersebut merupakan persoalan mendasar yang menyangkut keberlangsungan hidup masyarakat.
“Terkadang persoalan seperti ini tidak menjadi pokok pembahasan di meja para pejabat, padahal bagi petani dan nelayan, ini adalah persoalan yang sangat urgensial. Pemerintah jangan sampai hanya menjadikan pembangunan fisik dan infrastruktur sebagai ukuran keberhasilan daerah, sementara kesejahteraan masyarakat kecil yang menopang sektor pangan justru terabaikan,” lanjutnya.
Forum Pemuda Pemudi Bombana turut mendorong Pemerintah Kabupaten Bombana agar lebih serius menghadirkan langkah yang tepat dalam menciptakan kepastian dan perlindungan terhadap harga komoditas pertanian, termasuk melalui formulasi penetapan harga acuan agar petani tidak terus-menerus menjadi korban fluktuasi pasar.
Selain itu, pemerintah daerah juga dinilai perlu lebih optimal mengaktifkan peran BUMD agar tidak hanya berorientasi pada aspek bisnis dan formalitas kelembagaan, tetapi benar-benar hadir sebagai instrumen ekonomi daerah yang berpihak kepada petani dan nelayan skala kecil.
“Masyarakat hari ini tidak lagi menilai keberhasilan BUMD hanya dari penghargaan atau awards yang diterima. Yang dibutuhkan masyarakat adalah bagaimana program dan keberadaan badan usaha tersebut mampu bekerja secara nyata, merata, dan menyentuh hingga ke akar rumput. Sebab ukuran keberhasilan sesungguhnya bukan pada seremoni, tetapi pada sejauh mana kehadiran negara dapat dirasakan oleh petani dan nelayan kecil,” tutupnya.
