BOMBANANEWS.COM — Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Bombana, Heryanto, mengimbau seluruh masyarakat Sikeli dan Baliara, khususnya masyarakat Pulau Kabaena, agar tetap tenang dan menjaga persatuan dalam menyikapi konflik terkait rencana pemuatan ore nikel di Pelabuhan Sikeli.
Heryanto menegaskan, perbedaan pandangan yang muncul di tengah masyarakat hendaknya tidak menjadi pemicu perpecahan maupun tindakan yang justru merugikan masyarakat sendiri. Menurutnya, persoalan tersebut perlu diselesaikan melalui dialog, musyawarah, dan negosiasi yang mengedepankan kepentingan masyarakat, ketertiban umum, serta kepastian hukum.
“Kepada seluruh masyarakat Sikeli dan Baliara, khususnya masyarakat Pulau Kabaena, mari kita tetap tenang, menjaga persatuan, serta tidak mudah terprovokasi dalam menyikapi persoalan ini,” ujar Heryanto dalam pesannya.
Ia menilai, penyelesaian konflik harus dilakukan secara bijak dengan membuka ruang komunikasi antara masyarakat, pemerintah daerah, dan pihak investor. Dengan demikian, setiap aspirasi dapat didengar dan dicarikan solusi yang adil bagi semua pihak.
Heryanto secara khusus meminta Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana untuk segera turun langsung menemui masyarakat yang terdampak rencana pemuatan ore nikel di Pelabuhan Sikeli.
Menurutnya, kehadiran pemerintah sangat dibutuhkan untuk memfasilitasi dialog dan negosiasi secara terbuka, sekaligus memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak mengabaikan aspirasi masyarakat.
“Kami berharap pemerintah daerah segera turun langsung menemui masyarakat, membuka ruang dialog, dan memfasilitasi negosiasi secara terbuka. Jangan memaksakan kehendak atau mengambil langkah sepihak tanpa mendengar aspirasi masyarakat yang terdampak,” tegasnya.
Selain kepada pemerintah, Heryanto juga menyampaikan imbauan kepada PT Timah selaku pihak investor agar mengedepankan pendekatan persuasif dan menghormati aspirasi masyarakat Pulau Kabaena.
Ia berharap perusahaan dapat menahan diri serta mengutamakan komunikasi yang baik agar persoalan tersebut tidak berkembang menjadi konflik berkepanjangan.
“Kepada pihak investor PT Timah, kami mengimbau agar menahan diri, mengedepankan pendekatan persuasif, dan menghormati aspirasi masyarakat Kabaena. Jangan menjadikan proses hukum sebagai alat untuk menekan atau mengintimidasi masyarakat yang menyampaikan aspirasi secara damai,” ungkapnya.
Heryanto menekankan bahwa setiap persoalan harus diselesaikan melalui mekanisme yang adil, proporsional, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ia juga mengingatkan bahwa investasi semestinya memberikan manfaat bagi masyarakat dan daerah, bukan justru memunculkan persoalan sosial.
“ Masyarakat bukan musuh, dan investasi bukan alasan untuk mengabaikan suara rakyat. Pembangunan seharusnya menghadirkan manfaat, bukan menimbulkan konflik berkepanjangan,” katanya.
Ia berharap semua pihak dapat menahan diri, menjaga situasi tetap kondusif, serta menghindari tindakan yang berpotensi memperkeruh keadaan. Menurutnya, pemerintah harus hadir sebagai penengah, investor menghormati masyarakat, dan masyarakat tetap menyampaikan aspirasi secara damai serta bermartabat.
Heryanto menegaskan, menjaga keamanan dan kedamaian Pulau Kabaena merupakan tanggung jawab bersama. Karena itu, penyelesaian persoalan Pelabuhan Sikeli harus mengutamakan kepentingan masyarakat luas tanpa mengesampingkan ketentuan hukum.
“Dialog adalah jalan keluar. Keadilan adalah harapan. Kedamaian adalah tanggung jawab kita bersama,” tutup Heryanto.
