BOMBANANEWS.COM – Pemerintah Kabupaten Bombana terus mendorong peningkatan konektivitas transportasi antara wilayah daratan dan kepulauan. Salah satu langkah dilakukan kali, Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si, bersama jajaran pemerintah daerah mendatangi Kantor Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Senin (8/6/2026).
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkab Bombana mempercepat pembangunan infrastruktur transportasi yang dinilai sangat penting bagi masyarakat, khususnya warga Pulau Kabaena.
Dalam audiensi itu, Bupati Bombana didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana Ir. Syahrun, ST., M.P.W.K., Plt. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana Asdar Darwis, ST., serta Anggota DPRD Bombana Nasaruddin, SH., MH., dan Yudi Utama Arsyad, SM. Rombongan diterima langsung oleh Direktur Kepelabuhanan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI, Dr. Muhammad Anto Julianto, SE., M.Si., beserta jajaran.
Salah satu usulan utama yang disampaikan adalah penambahan armada kapal feri pada lintasan Kasipute–Kabaena. Saat ini, jalur penyeberangan tersebut hanya dilayani satu unit kapal feri, berkurang dari sebelumnya dua unit kapal yang beroperasi.
Menurut Bupati Burhanuddin, kondisi tersebut berdampak pada mobilitas masyarakat dan distribusi barang yang menjadi urat nadi perekonomian wilayah kepulauan.
“Konektivitas yang baik akan membuka akses ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan berbagai pelayanan publik lainnya sehingga masyarakat di wilayah kepulauan dapat merasakan manfaat pembangunan secara langsung,” ujar Burhanuddin.
Selain penambahan armada feri, Pemkab Bombana juga menyerahkan proposal pengembangan dan peningkatan infrastruktur kepelabuhanan. Penguatan fasilitas pelabuhan dinilai strategis untuk memperlancar arus logistik, meningkatkan aksesibilitas, sekaligus membuka peluang investasi di daerah.
Bupati Burhanuddin juga berharap terbangun sinergi yang lebih kuat antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam meningkatkan layanan transportasi menuju Kecamatan Kepulauan Masaloka Raya.
Menanggapi berbagai usulan tersebut, Direktur Kepelabuhanan Kementerian Perhubungan, Muhammad Anto Julianto, menjelaskan bahwa usulan pembentukan Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas III di Kabupaten Bombana belum dapat direalisasikan dalam waktu dekat karena harus menyesuaikan dengan regulasi yang berlaku.
Meski demikian, pihaknya memastikan akan melakukan peninjauan terhadap wilayah kerja dan cakupan pelayanan kepelabuhanan yang saat ini melayani Kabupaten Bombana, termasuk mengkaji urgensi pembentukan UPP Kelas III sebagai bahan pertimbangan kebijakan ke depan.
Terkait kebutuhan penambahan armada feri, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menyatakan siap memfasilitasi komunikasi dengan penyedia layanan penyeberangan guna mencari solusi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Respon positif dari Kementerian Perhubungan menjadi angin segar bagi upaya peningkatan konektivitas di Bombana. Menindaklanjuti hasil audiensi tersebut, Pemkab Bombana berkomitmen segera melengkapi seluruh dokumen administrasi yang dibutuhkan agar berbagai usulan strategis dapat segera diproses oleh pemerintah pusat.
“Kami berkomitmen untuk segera menindaklanjuti seluruh arahan dan melengkapi dokumen yang diperlukan sehingga berbagai program yang menjadi kebutuhan masyarakat Bombana dapat diproses dan direalisasikan secepat mungkin,” tegas Burhanuddin dikutip dilaman resmi pemda Bombana.
