BOMBANANEWS.COM, POLITIK – Dalam peringatan HUT ke-60 Partai Golkar, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyampaikan gagasan untuk mengubah mekanisme pemilihan kepala daerah sebagai langkah efisiensi anggaran.
Prabowo menyoroti besarnya anggaran yang dihabiskan dalam proses pemilihan langsung kepala daerah. Ia menyebut bahwa sistem ini membutuhkan pengeluaran hingga puluhan triliun dalam waktu singkat, baik dari anggaran negara maupun kontribusi tokoh-tokoh politik.
“Perlu ada pemikiran untuk memperbaiki sistem partai politik. Kita tahu sistem ini menghabiskan berapa puluh triliun dalam hitungan hari. Padahal uang sebesar itu bisa digunakan untuk anak sekolah, memberi makan anak miskin, membangun irigasi, dan memperbaiki sekolah,” ujar Prabowo.
Prabowo mengusulkan agar pemilihan kepala daerah, seperti gubernur dan bupati, dilakukan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dengan demikian, pemilihan langsung oleh masyarakat bisa digantikan untuk mengurangi beban biaya.
“Kalau sekali memilih DPRD, biarlah DPRD itu yang memilih gubernur dan bupati. Kan lebih efisien,” tambahnya.
Usulan ini disampaikan di hadapan sejumlah tokoh politik nasional, termasuk Puan Maharani dari PDI Perjuangan, yang juga hadir dalam acara tersebut. Gagasan tersebut memunculkan diskusi mengenai sistem pemilu dan reformasi politik yang selama ini diterapkan di Indonesia.
Prabowo berharap perubahan ini dapat menjadi solusi untuk mengalokasikan anggaran negara ke sektor-sektor yang lebih bermanfaat bagi masyarakat luas.
“Kita harus pikirkan efisiensi demi masa depan bangsa,” pungkasnya.
Usulan ini pun mengundang perhatian berbagai pihak, terutama terkait dampaknya terhadap demokrasi dan representasi rakyat. Diskusi lebih lanjut diharapkan akan memberikan solusi terbaik untuk sistem politik Indonesia ke depannya.
