BOMBANANEWS.COM, NASIONAL – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini resmi melantik Zudan Arif Fakrullah sebagai Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada Selasa (7/1/2024).
Pelantikan ini berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 188/TPA Tahun 2024 yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada 12 Desember 2024, sebagaimana dikutip oleh Bombananews dilaman Kompas.
Zudan, yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) di Kementerian Dalam Negeri, telah lama dikenal sebagai figur yang kompeten dalam bidang manajemen pemerintahan.
Selain itu, ia juga memiliki pengalaman memimpin Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dan pernah menjabat sebagai Penjabat Gubernur Sulawesi Barat pada 2023.
Dalam sambutannya, Rini Widyantini menegaskan sejumlah tugas prioritas yang harus diselesaikan Zudan sebagai Kepala BKN.
Salah satu tugas utama adalah memperkuat penerapan sistem merit untuk memastikan proses rekrutmen, penempatan, dan promosi Aparatur Sipil Negara (ASN) dilakukan secara transparan dan akuntabel.
Tugas lainnya adalah pembinaan manajemen ASN. Rini berharap Zudan mampu melaksanakan pengawasan, pembinaan, dan penyempurnaan sistem manajemen ASN guna menciptakan birokrasi yang profesional dan efisien. Hal ini dianggap penting untuk mendukung kinerja pemerintah dalam melayani masyarakat.
Zudan juga diamanatkan untuk meningkatkan penilaian kompetensi ASN. Dengan menggunakan metode asesmen yang objektif dan profesional, BKN diharapkan mampu mengembangkan potensi ASN sehingga dapat memberikan kontribusi maksimal dalam pelayanan publik.
Selain itu, Zudan diminta untuk meningkatkan budaya pelayanan publik yang prima di lingkungan BKN. Hal ini melibatkan penerapan teknologi untuk mempermudah akses layanan bagi ASN, sehingga BKN dapat berfungsi sebagai lembaga yang inovatif dan responsif.
Dengan latar belakang pengalaman dan kapabilitas yang dimilikinya, Zudan Arif Fakrullah diharapkan mampu membawa Badan Kepegawaian Negara menjadi lebih progresif dalam mendukung reformasi birokrasi dan pembangunan sumber daya manusia di Indonesia.
