BOMBANANEWS.COM – Aktivitas pemerintahan di Kantor Desa Baliara, Kecamatan Kabaena Barat, Kabupaten Bombana, dilaporkan lumpuh dalam beberapa hari terakhir. Hal ini terungkap setelah seorang warga mendatangi kantor desa dan menemukan seluruh ruangan pelayanan dalam keadaan kosong.
Warga tersebut sempat merekam kondisi tersebut dalam sebuah video berdurasi 57 detik yang kemudian beredar di media lokal.
Dalam video itu tampak jelas meja-meja pelayanan tidak dijaga satu pun staf atau perangkat desa.
“Dari kemarin tidak pernah ada orang berkantor,” kata warga tersebut yang meminta agar identitasnya tidak dipublikasikan.
Kondisi ini membuat masyarakat kesulitan mengakses layanan administrasi dan pelayanan dasar yang menjadi kewenangan desa.
Kepala Desa Baliara, Ancu Bin Duka, saat dikonfirmasi membenarkan bahwa para perangkat desa kerap tidak masuk kantor sebagaimana mestinya. Ia mengaku telah memberikan teguran berulang kali, namun kerap kali tidak diindahkan oleh beberapa aparatnya.
“Saya juga bingung harus bagaimana. Sudah ditegur tapi justru makin menjadi-jadi,” ujar Ancu lewat sambungan telepon.
Ia juga menjelaskan bahwa permasalahan gaji menjadi salah satu alasan yang kerap dijadikan dalih oleh perangkat desa untuk tidak berkantor.
“Memang kami belum terima gaji karena pencairan tahap pertama masih tertahan akibat kendala administrasi,” tambahnya.
Meski begitu, Ancu tidak membenarkan aksi mogok bekerja karena pelayanan publik harus tetap berjalan.
Lebih jauh, Ancu berharap agar Pemerintah Kabupaten Bombana turun tangan untuk mengevaluasi kinerja perangkat desa Baliara.
“Saya berharap ada orang dari bupati yang turun langsung, supaya bisa melihat langsung dan memberi arahan. Karena saya sendiri kadang tidak digubris oleh perangkat,” ungkapnya.
Situasi ini menimbulkan keresahan di tengah masyarakat desa. warga menilai ketidakhadiran perangkat desa secara berkepanjangan telah menghambat urusan penting seperti pembuatan surat, pengurusan bantuan sosial, dan administrasi lainnya.
Merespons laporan tersebut, Bupati Bombana, H. Burhanuddin, menegaskan bahwa pencairan gaji dan siltaf (penghasilan tetap) perangkat desa sudah dilakukan sepenuhnya.
“Saya akan cek kalau memang itu alasannya, karena setahu saya gaji dan siltaf sudah dicairkan,” tegasnya dalam wawancara dengan media.
Burhanuddin juga meminta agar kepala desa tidak berhenti membuka ruang pelayanan kepada masyarakat, apapun alasannya.
“Persoalan tunjangan atau lainnya, saya pastikan tidak pernah ada hambatan untuk operasional desa. Pelayanan kepada masyarakat adalah prioritas,” tandasnya.
