BOMBANANEWS.COM- Pemerintah Kabupaten Bombana melalui BAPPEDA Bombana menggelar Pra Musrenbang Kabupaten usai menggelar musrenbang tingkat kecamatan untuk penyusuan Rencana Kerja Pembanguan Daerah (RKPD) Tahun 2024.
Alhasil, Pemerintah Kabupaten Bombana mencatat sebanyak 2154 usulan dan aspirasi masyarakat yang diusulkan melalui musrenbang desa dan kecamatan yang terbagi atas 426 usulan pokir dan 1728 usulan musrembang yang diusulkan kepada 17 SKPD diantaranya, Dinas PUPR 865 usulan, Dinas Perindagkop 174, Dinas Pertanian 342, Dinas Pendidikan 160, Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan 102, Sekda 90, Dinas Pariwisata 75, Dinas Perhubungan 62, Dinas PMD 60, Dinas Kesehatan 28, Dinas Kominfo 24, DLH 21, Satpolpp 5, Dinas Ketenagakerjaan 4, BKKBN 3, dan BKD 1 usulan.
Kepala BAPPEDA Bombana, dalam sambutannya mengatakan, Dari musrenbang kecamatan dalam RKPD Bombana 2024, Ada 2154 usulan masuk.
Usulan ini masih dalam tahap penyelarasan, klarifikasi dan penajaman menyesuaikan dengan program RPD Kabupaten Bombana tahun 2023-2026
Dalam penyusunan RKPD Bombana 2024 dengan tema peningkatan kualitas SDM dan Inftrastruktur Wilayah Mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan.
Penyusunan RKPD Bombana 2024 dilaksanakan dengan pendekatan THIS atau Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial karena dalam penyusuan rencana kerja tahunan begini harus banyak diperhatikan yang paling utama adalah targer pembangunan nasional yakni penurunan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrim, Pencegahan Stunting, menata kota dan penguatan ekonomi masyarakat.
Pada Pmerintahan Burhanuddin sebagai Pj Bupati Bombana melakukan pembangunan dengan tegline menata kota dan memberdayakan desa.
Olehnya itu, Ia berharap masa Pra Musrembang ini, Usulan-usulan dibahas secara rasional menyesuaikan dengan prioritas pembangunan 2023-2026, agar yang ditetapkan pada musrembang tingkat kabupaten nantinya merupakan hasil kesepakatan bersama.
Sekretaris Daerah Bombana, Man Arfa mengharapkan, masa Pra Musrembang Kabupaten ini, dijadikan waktu yang tepat untuk menyelaskan ribuan usulan-usalan masyarakat dengan matang bersama DPR, Kepala Desa, Camat, Lurah dan masing-masing OPD agar pada penetapan program kerja 2024 nantinya sesuai dengan program skala prioritas dan tepat sasaran. (Red/HR)
