BOMBANANEWS.COM-Biro Perencanaan dan Keuangan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Tahun 2024 di Surabaya, Jawa Timur, pada 24-25 Juni 2024. Acara ini dibuka dengan sambutan dari Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Destri Handayani.
Rapat Koordinasi ini tak luput diikuti oleh Beberapa Pejabat Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bombana yang dipimpin langsung oleh Kepala Dinas DP3A Bombana, Drs. Abdul Rahman M.Si.
“Kami lagi di Surabaya ikuti Rakornas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,” ucap Mansur kepada Bombananews saat dihubungi via teleponnya.
Dalam sambutannya, Destri Handayani menegaskan bahwa terselenggaranya Rakornas ini merupakan hasil dari kerjasama dan dukungan berbagai pihak. Kegiatan ini didasarkan pada komitmen tinggi negara terhadap perempuan dan anak, yang tercermin dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Program “Peningkatan Kualitas Perempuan dan Anak” menjadi bagian dari Prioritas Nasional ke-3, yaitu “Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing”.
Destri menekankan pentingnya peningkatan kualitas hidup, peran, dan perlindungan perempuan dan anak sebagai upaya mendukung pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas. Komitmen ini juga sejalan dengan tujuan global dalam Sustainable Development Goals (SDGs). Rakornas ini menjadi momen penting untuk mendokumentasikan dan mereplikasi praktik baik dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, terutama di masa transisi pemerintahan mendatang.
Selama pelaksanaan RPJMN 2020-2024, banyak program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kemen PPPA dan lembaga terkait lainnya. Capaian signifikan mencakup penurunan prevalensi kekerasan terhadap perempuan dan anak serta penurunan angka perkawinan anak.
Pemerintah Daerah juga memainkan peran penting melalui berbagai program yang berdampak nyata bagi perempuan dan anak di Indonesia. Penyediaan layanan bagi korban kekerasan di daerah juga telah ditingkatkan dengan bantuan pendanaan dari Pemerintah Pusat melalui Dana Alokasi Khusus Nonfisik Perlindungan Perempuan dan Anak.
Upaya pemberdayaan perempuan dan anak juga telah diimplementasikan hingga tingkat desa melalui program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA).
Keberhasilan program ini perlu didokumentasikan untuk pembelajaran dan berbagi praktik baik dengan pemangku kepentingan lainnya, baik di pusat maupun daerah. Destri menekankan bahwa percepatan pencapaian target pembangunan PPPA harus terus dilakukan, mengingat pentingnya landasan ini untuk visi Indonesia Emas 2045.
Rakornas 2024 bertujuan untuk memperkuat akuntabilitas dan transparansi upaya pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di pusat dan daerah selama lima tahun terakhir.
Selain itu, Rakornas ini juga bertujuan untuk meningkatkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi kebijakan serta program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak antara pusat dan daerah, serta memastikan adanya mekanisme monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan.
Hasil yang diharapkan dari Rakornas ini meliputi peningkatan pemahaman tentang sinergi perencanaan pembangunan PPPA di semua tingkatan pemerintahan, tersusunnya dokumentasi komprehensif mengenai capaian dan praktik baik selama periode 2020-2024, tercapainya kesepahaman dan kesepakatan antara pemerintah pusat dan daerah dalam kebijakan dan program pendanaan, serta terwujudnya komitmen bersama untuk percepatan pembangunan PPPA di periode mendatang.
“Dengan tema “Perempuan Berdaya, Anak Terlindungi, Indonesia Maju”, Rakornas ini diharapkan menjadi tonggak penting dalam upaya membangun Indonesia yang lebih baik melalui peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak,” harap Destri Handayani dikutip lembaran sambutan Kepala Biro Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI.
