BOMBANANEWS.COM – Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Bombana turut berpartisipasi dalam kegiatan Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi Tahun 2025 yang digelar di Kendari, Selasa (4/11/2025).
Kegiatan tersebut merupakan agenda tahunan yang bertujuan untuk memperkuat koordinasi antar pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan Provinsi Layak Anak (Provila) di Sulawesi Tenggara. Rakor ini juga menjadi wadah evaluasi dan sinkronisasi program kerja di bidang Pemenuhan Hak Anak (PHA).
Acara dibuka secara resmi oleh Staf Ahli Gubernur Sultra Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Dr. Ir. Sukanto Toding, MSP, MA, yang dalam sambutannya menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mempercepat pencapaian Provinsi Layak Anak.
Pemenuhan hak anak merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan media. Diperlukan sinergi agar program-program yang telah dirancang dapat berjalan optimal
Usai pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak (PHA) Wilayah III Kementerian PPPA RI, Rr. Endah Sri Rejeki, PhD. Dalam paparannya, ia menjelaskan pentingnya pembentukan dan penguatan Gugus Tugas Provinsi Layak Anak (GT-PLA) sebagai langkah strategis mempercepat capaian indikator PHA di daerah.
Rakor ini diikuti oleh Kepala Dinas dan Kepala Bidang PHA DP3A dari 17 kabupaten/kota se-Sulawesi Tenggara, yang berkomitmen untuk terus memperkuat pelaksanaan kebijakan perlindungan dan pemenuhan hak anak di wilayah masing-masing.
Dari Kabupaten Bombana, hadir Kepala Dinas DP3A, Abdul Rahman, bersama Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak (PHA) DP3A Bombana. Keduanya aktif mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dan berdiskusi terkait langkah strategis penguatan kebijakan daerah menuju Kabupaten Layak Anak (KLA).
Menurut Abdul Rahman, partisipasi DP3A Bombana dalam rakor ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas layanan dan perlindungan bagi anak-anak di Bombana.
“Kami terus berupaya memperkuat koordinasi lintas sektor agar hak-hak anak dapat terpenuhi secara menyeluruh,” ujarnya.
Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh daerah di Sulawesi Tenggara dapat saling bersinergi dan berkolaborasi dalam mewujudkan lingkungan yang ramah, aman, dan mendukung tumbuh kembang anak menuju Indonesia Layak Anak 2030.
