BOMBANANEWS.COM – Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Bombana dan Kabupaten Konawe memperkuat sinergi lintas daerah melalui kolaborasi dalam mengidentifikasi kesenjangan serta kebutuhan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Upaya ini dibahas dalam pertemuan resmi yang digelar pada Rabu, 12 November 2025.
Pertemuan tersebut dihadiri oleh Kepala DP3A Konawe, Noor Jannah, dan Kepala DP3A Bombana, Abdul Rahman, yang bersama-sama menelaah strategi penyelarasan program daerah dengan kebijakan provinsi maupun nasional. Keduanya menegaskan bahwa peningkatan kualitas layanan hanya dapat dicapai melalui koordinasi intensif dan pemetaan program yang akurat.
Dalam sambutannya, Kepala DP3A Konawe Noor Jannah menekankan pentingnya sinergi antar-daerah untuk memperkuat efektivitas program pemberdayaan perempuan.
> “Setiap daerah memiliki karakteristik dan tantangan yang berbeda. Karena itu, kolaborasi sangat dibutuhkan agar kita dapat saling belajar dan menutup kekurangan yang ada,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa pemberdayaan perempuan bukan hanya terkait peningkatan kapasitas dan ekonomi, tetapi juga integrasi aspek perlindungan dari kekerasan serta penguatan peran perempuan dalam pembangunan daerah.
> “Identifikasi kesenjangan adalah pondasi awal untuk memastikan program lebih tepat sasaran dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala DP3A Bombana Abdul Rahman mengungkapkan bahwa Bombana dan Konawe menghadapi tantangan serupa, terutama terkait tingginya kebutuhan layanan perlindungan anak.
“Berbagai kasus yang muncul membutuhkan respons cepat dan dukungan lintas sektor. Tanpa kerja sama, penyelesaian kasus akan sulit dilakukan secara menyeluruh,” kata Abdul Rahman.
Ia juga menegaskan pentingnya pemetaan kebutuhan program sebagai langkah awal perencanaan jangka panjang.
> “Pemetaan kebutuhan menjadi sangat mendesak. Jika datanya kuat, intervensi pemerintah bisa lebih sistematis dan evaluasinya jauh lebih mudah,” tambahnya.
Selain fokus pada identifikasi kebutuhan, kedua dinas juga membahas peningkatan kapasitas petugas pendamping, khususnya dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pelatihan bersama dinilai dapat menyamakan pemahaman teknis dan memperkuat koordinasi antarwilayah.
Kolaborasi ini turut mencakup rencana penguatan program pemberdayaan perempuan yang lebih inklusif, termasuk pengembangan ekonomi berbasis komunitas dan edukasi yang melibatkan tokoh masyarakat. Langkah tersebut dipandang penting untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan ramah bagi perempuan serta anak.
Kedua kepala dinas sepakat menjadikan hasil identifikasi kesenjangan sebagai dasar penyusunan program tahun berikutnya. Harapannya, pembinaan dan perlindungan bagi kelompok rentan dapat diberikan secara lebih merata dan berkelanjutan.
Pertemuan ditutup dengan komitmen bersama untuk menjaga kesinambungan koordinasi melalui pertemuan rutin dan monitoring berkala. DP3A Bombana dan Konawe berharap sinergi ini dapat menjadi model kolaborasi daerah dalam meningkatkan kualitas layanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Sulawesi Tenggara. (Adv)
