BOMBANANEWS.COM — Kabupaten Bombana kembali mencatat prestasi membanggakan di bidang pelayanan publik. Berdasarkan hasil penilaian Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Tenggara, Bombana berhasil meraih peringkat pertama kategori kualitas pelayanan publik dengan nilai 78,61 dan predikat baik. Capaian tersebut menjadi bukti keseriusan pemerintah daerah dalam meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.
Dalam hasil penilaian itu, Bombana berhasil unggul dari sejumlah kabupaten lain di Sulawesi Tenggara. Kabupaten lain tercatat memperoleh nilai 78,01 dan 75,75. Keberhasilan tersebut memperlihatkan adanya peningkatan tata kelola pelayanan publik yang terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Bombana.
Dari seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di Bombana, terdapat tiga instansi yang mencatat hasil terbaik dalam kepatuhan dan kualitas pelayanan publik. Ketiga instansi itu dinilai mampu menghadirkan pelayanan yang semakin baik dan profesional kepada masyarakat.
RSUD Bombana menjadi OPD dengan nilai tertinggi, yakni 81,22. Sementara Dinas Sosial Kabupaten Bombana meraih nilai 78,80 dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memperoleh nilai 75,82. Ketiga OPD tersebut dinilai berhasil memenuhi standar pelayanan publik yang ditetapkan Ombudsman RI.
Saat pengumuman hasil penilaian Ombudsman RI Perwakilan Sultra, Dinas Sosial Kabupaten Bombana diwakili langsung oleh Kepala Dinas Sosial, Sadli Sirajuddin. Kehadiran tersebut menunjukkan dukungan penuh pemerintah daerah terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.
Namun demikian, penilaian Ombudsman dilakukan pada tahun 2025 ketika Dinas Sosial masih dipimpin Mappatang sebagai Kepala Dinas. Capaian tersebut menjadi hasil dari upaya pembenahan pelayanan yang telah dilakukan secara berkelanjutan.
Penghargaan atas capaian itu diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sultra, Mastri Susilo, kepada Bupati Bombana dalam kegiatan resmi yang berlangsung di Kantor Ombudsman RI Perwakilan Sultra pada Senin, 18 Mei 2026.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Bombana didampingi Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bombana, Direktur BLUD Kabupaten Bombana, serta Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bombana. Kehadiran jajaran OPD itu menjadi simbol komitmen bersama dalam meningkatkan pelayanan publik di daerah.
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sultra, Mastri Susilo, menjelaskan bahwa ada dua unsur utama yang menjadi fokus penilaian, yakni kualitas layanan dan tingkat kepatuhan terhadap standar pelayanan publik.
“Penilaian ini tidak hanya melihat administrasi, tetapi juga bagaimana pelayanan benar-benar dirasakan masyarakat. Kualitas layanan dan kepatuhan terhadap standar menjadi poin utama,” ujar Mastri Susilo.
Meski Bombana berhasil meraih nilai tertinggi di Sulawesi Tenggara, Ombudsman RI tetap memberikan sejumlah catatan evaluasi. Hal itu dimaksudkan agar kualitas pelayanan publik di daerah tersebut terus mengalami peningkatan.
“Meski Kabupaten Bombana berhasil meraih nilai tertinggi di Sulawesi Tenggara, Ombudsman tetap memberikan sejumlah saran, masukan, dan rekomendasi sebagai bahan evaluasi dan tindak lanjut guna meningkatkan kualitas pelayanan publik ke depan,” katanya.
Mastri Susilo juga memberikan apresiasi terhadap komitmen Pemerintah Kabupaten Bombana dalam menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas dan bebas dari maladministrasi.
“Komitmen pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam mewujudkan tata kelola pelayanan publik yang baik, efektif, dan bebas dari maladministrasi,” tutupnya. (Advetorial)
