Pemerhati Adat Moronene Poleang Sesalkan Tak Diundang Bahas Rencana Penempatan Satuan Radar TNI AU di Padang Pajjongang

Ketua Komunitas Adat Moronene Poleang, Mokole Patani Mohammad Ali

RUMBIA, BOMBANANEWS.COM-Pemerintah Kabupaten Bombana menggelar Rapat Koordinasi bersama masyarakat dan pemerintah Kecamatan dan Desa guna membahas agenda penempatan Satuan Radar TNI AU dan rencana Penerbitan Sertipikat Tanah di lokasi Padang Pajjongang, Kecamatan Poleang Selatan, melalui zoom meeting di Aula Kantor Kecamatan Poleang Selatan.

Dikutip pada laman Pemkab Bombana (ppid.bombanakab.go.id, Rakor yang dilaksanakan pada hari Kamis (4/1/2024) ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Drs. Man Arfa M.Si mewakili Pj. Bupati Bombana, Staf Ahli Angkatan Udara Lanud Haluoleo melalui video conference, Forkopimda Kab. Bombana, para Asisten dan Staf Ahli, para Kepala OPD, Camat dan Kepala Desa serta masyarakat yang sempat hadir.

Dalam rapat tersebut, dijelaskan bahwa TNI AU akan menempatkan Satuan Radar di daerah tersebut sebagai bagian dari upaya meningkatkan keamanan nasional. Pihak TNI AU juga berkomitmen untuk bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dalam menjalankan kegiatan ini.

Sementara itu, mengenai rencana penerbitan sertipikat tanah di lokasi Padang Pajjongang menjadi salah satu poin penting yang dibahas. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat setempat terkait kepemilikan tanah dan memfasilitasi pengembangan wilayah dengan lebih baik. Selain itu, terkait luas lahan Pajjongang yang akan di jadikan lokasi instalasi alat pemantau keamanan ditaksir mencapai sekitar 50–60 Ha.

Bacaan Lainnya

Sekda Bombana dalam sambutannya menyambut baik kerjasama antara TNI AU dan Pemerintah Daerah. Beliau menekankan pentingnya sinergi untuk mencapai tujuan bersama, yakni meningkatkan keamanan serta kesejahteraan masyarakat setempat.

“Saya atas nama pemerintah daerah bersama forkopimda, akan menjembatani bagaimana bisa menyelesaikan dengan baik terhadap persoalan ini. Kami tidak akan abaikan masyarakat yang sudah lama bermukim di sini,” ungkap Man Arfa.

Rencana penempatan Satuan Radar TNI AU dan rencana Penerbitan Sertipikat Tanah di lokasi Padang Pajjongang ini mendapatkan dukungan dari masyarakat bahkan dari Tokoh Adat Moronene Poleang.

Ketua Komunitas Adat Moronene Poleang, Mokole Patani Mohammad Ali dalam rilisnya yang diterima via WhatsApp mengaku telah memberikan dukungan kepada pihak-pihak Mabes TNI AU untuk pembangunan Pusat Radar di Poleang Selatan.

Namun, Mokole Patani Mohammad Ali sesalkan pemerintah daerah tidak melibatkan pihak komunitas adat moronene Poleang dalam rapat yang digelar oleh Pemda Bombana.

“Kami sangat menyesalkan kepada pihak penyelenggara kegiatan dalam hal ini pemda Bombana dengan tidak diundangkannya pihak Kerajaan Moronene Poleang dalam hal ini Komunitas Adat Moronene Poleang dalam rapat koordinasi yang digelar Pemda Kabupaten Bombana pada 4Januari 2024. Yang dimana, memiliki hak ulayat sebagai adat Moronen padahal selama ini, Pihak Komunitas Adat Moronene Poleang telah memberikan dukungan kepada pihak-pihak Mabes TNI AU Bahkan sudah lama menjalin komunikasi dengan pihak mabes TNI AU untuk kelancaran pembangunan Pusat Radar di Poleang Selatan. Rapat Persiapan dan koordinasi tersebut dengan tidak melibatkan pihak Komunitas Adat Moronene Poleang, kami menduga bahwa ada skenario yang ditutup tutupi dengan merujuk dari informasi dan data bahwa dikawasan tersebut telah dikeluarkan ijin prinsip IUP untuk arel pertambahan pasir kuarsa. Berkenaan dengan hal tersebut, Masyarakat Adat Moronene Poleang meminta kepada semua pihak guna membuka ruang komunikasi dengan Pihak Masyarakat Adat Morone Poleang agar rencana pembangunan Pusat Radar di Poleang Selatan Kabupaten Bombana dapat berjalan sesuai dengan rencana,”Tegasnya.

Raja Moronene Poleang, Mokole Patani Mohammad Ali mengingatkan bahwa kawasan tersebur memiliki histori wilayah adat yang harus dihayati. Lokasi tersebut merupakan kawasan yang menjadi salah satu wilayah pertahanan Kerajaan Moronene pada masa Pendudukan Belanda yang kendur digunakan oleh pihak Jepang sebagai pendaratan pesawat tempur mereka.

Dikawasan tersebut tempat berlangsungnya perundingan antara kerajaan Moronene Poleang dengan pihak Belanda yang oleh pihak Belanda melakukan tipu muslihatnya dengan memberikan minuman racun pada Raja Moronene Poleang karena Pihak Kerajaan Moronene Poleang tidak mau tundukkan pada pihak Belanda.

Pos terkait