BOMBANANEWS.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bombana menggelar rapat paripurna penetapan Anggaran Perubahan APBD Tahun 2025. Dalam forum tersebut, Sekretaris DPRD, Kalvarios S menyampaikan sejumlah catatan penting hasil reses dan serapan aspirasi masyarakat yang kemudian dituangkan dalam rekomendasi resmi. Salah satu poin yang mendapat sorotan serius adalah terkait sektor pendidikan di Bombana.
DPRD menekankan bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Diknas) Bombana harus melakukan analisis pemetaan beban kerja guru. Hal ini meliputi jumlah guru, distribusi atau penyebaran tenaga pendidik, hingga peningkatan kualitas melalui program sertifikasi, baik untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) guru.
Menurut DPRD, ketimpangan jumlah dan penyebaran guru di sejumlah wilayah masih menjadi masalah klasik. Kondisi ini berimbas pada ketidakmerataan pelayanan pendidikan bagi para siswa, terutama yang berada di daerah pelosok. Oleh karena itu, pemetaan beban kerja guru dianggap sangat penting untuk dijadikan dasar kebijakan.
Selain itu, DPRD memberikan catatan khusus pada kondisi bangunan SMP di Kecamatan Kabaena, tepatnya di Kelurahan Teomokole. Gedung sekolah tersebut diketahui sudah dalam kondisi rusak parah dan bahkan tidak lagi digunakan. DPRD menilai hal ini harus menjadi prioritas utama dalam rencana kerja Dinas Pendidikan pada tahun anggaran 2026 mendatang.
Kerusakan sarana dan prasarana pendidikan di wilayah kepulauan dinilai sangat memprihatinkan. Jika tidak segera ditangani, dikhawatirkan akan berdampak pada kualitas pembelajaran dan menurunkan semangat belajar siswa. Karena itu, DPRD mendesak agar perhatian serius diberikan, bukan hanya dalam perencanaan tetapi juga dalam realisasi anggaran.
Catatan berikutnya dari DPRD adalah perlunya peningkatan kualitas pendidikan yang akan berpengaruh langsung pada akreditasi sekolah. DPRD menilai, sekolah-sekolah di pelosok desa maupun wilayah pesisir masih minim fasilitas. Mulai dari ruang belajar, pagar pengaman hingga kondisi atap sekolah yang banyak mengalami kerusakan.
Menurut DPRD, kelemahan infrastruktur tersebut menjadi salah satu hambatan besar dalam pemerataan mutu pendidikan. Oleh sebab itu, mereka merekomendasikan agar peningkatan sarana penunjang pendidikan menjadi program prioritas Dinas Pendidikan di tahun anggaran 2026. Dengan begitu, seluruh siswa di Bombana bisa merasakan lingkungan belajar yang layak dan aman.
Menanggapi catatan DPRD tersebut, Bupati Bombana Burhanuddin menyampaikan apresiasi dan dukungan. Ia mengakui bahwa kenyamanan sekolah adalah kebutuhan mendasar yang wajib dipenuhi pemerintah daerah. Menurutnya, program peningkatan sarana pendidikan memang sudah masuk dalam agenda pembangunan Bombana.
“Terima kasih sudah dipertegas tadi di forum paripurna. Memang itu sudah menjadi program agar tidak ada sekolah yang tidak nyaman untuk belajar bagi siswa,” Singkatnya saat diwawancara.
Bupati juga menegaskan bahwa pemerintah daerah akan berupaya menindaklanjuti rekomendasi DPRD dengan memastikan alokasi anggaran tepat sasaran, khususnya bagi sekolah-sekolah yang kondisinya sudah tidak layak pakai.
