BOMBANANEWS.COM – Pemerintah Kabupaten Bombana Memastikan Tidak ada ruang untuk aksi korupsi.
Di Dinas DP3A Bombana Contihnya, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Bombana, Abdul Rahman, menyuarakan komitmen tegas dalam mendukung program anti korupsi yang tengah digalakkan di daerah.
Ia menegaskan pentingnya peran seluruh elemen masyarakat dalam memberantas praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang selama ini menjadi penghambat utama pembangunan.
Menurut Abdul Rahman, KKN adalah musuh besar bangsa Indonesia yang harus dilawan bersama.
“Korupsi, Kolusi dan Nepotisme adalah akar dari ketimpangan sosial dan kemunduran pelayanan publik. Ini adalah musuh bersama seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya dalam sebuah pernyataan resmi diterima oleh Bombananews.com
Ia menambahkan, khususnya di Kabupaten Bombana, praktik-praktik semacam ini tidak boleh dibiarkan terus berlangsung.
“KKN di Kabupaten Bombana harus ditindak dan diberantas hingga ke akar-akarnya. Tidak ada kompromi terhadap perilaku yang merugikan kepentingan masyarakat luas,” tegasnya.
Dalam mendukung upaya pemberantasan KKN, Abdul Rahman mengajak seluruh warga Kabupaten Bombana untuk terlibat aktif dalam mencegah dan melawan segala bentuk penyimpangan tersebut.
“Masyarakat memiliki peran penting dalam pengawasan dan pencegahan KKN, baik di lingkungan pemerintahan maupun di kehidupan sehari-hari,” ucapnya.
Ia juga menekankan pentingnya penegakan aturan secara konsisten sebagai langkah awal dalam membangun pemerintahan yang bersih dan transparan.
“Kita harus menegakkan aturan dengan benar, tanpa pandang bulu. Hukum harus menjadi panglima dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara,” lanjutnya.
Selain itu, disiplin dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab juga menjadi sorotan. Abdul Rahman menilai bahwa kedisiplinan adalah fondasi utama dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik.
“Tanpa kedisiplinan, semua aturan akan sia-sia. Kita harus konsisten dan berintegritas,” katanya.
Abdul Rahman juga mengingatkan pentingnya tidak terlibat dalam bentuk perampasan hak orang lain, yang menurutnya sering menjadi bagian dari praktik KKN. Ia menegaskan bahwa keadilan sosial harus dijaga demi terciptanya masyarakat yang harmonis dan sejahtera.
Dengan seruan ini, Dinas P3A Bombana berharap seluruh elemen masyarakat dapat bersinergi dalam membangun pemerintahan yang bersih, adil, dan akuntabel.
Program anti korupsi ini menjadi bagian dari visi besar Kabupaten Bombana dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas dari praktik-praktik tidak terpuji.
