BOMBANANEWS.COM – Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Bombana berpartisipasi dalam kegiatan Rapat Koordinasi Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) untuk Tahun 2025.
Kegiatan ini digelar sebagai langkah penguatan kelembagaan serta peningkatan efektivitas dalam pelaksanaan program terkait perempuan, anak, dan pengendalian penduduk di daerah.
Rapat koordinasi tersebut berlangsung pada Senin, 24 November 2025 bertempat di Hotel Plaza Inn, Kendari. Melalui forum ini, Pemerintah Daerah diharapkan mampu meningkatkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas dalam kebijakan maupun pelaksanaan program PPPA dan KB.
Kepala Dinas DP3A Bombana, Abdul Rahman menerangkan, pokok pembahasan dalam rakor tersebut sangat menarik dan mendukung dengan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
Pertama, materi dari Direktur Urusan Pemerintahan Daerah Wilayah IV Ditjen Bina Bangda fokus pada kebijakan percepatan pembangunan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana di tingkat daerah.
Selanjutnya, Kementerian Kependudukan dan KB/BKKBN memberikan paparan mengenai arah kebijakan nasional serta dukungan pemerintah pusat dalam pelaksanaan urusan pengendalian penduduk dan KB. Hal ini untuk memastikan bahwa program yang dijalankan di daerah tetap sejalan dengan standar dan target nasional.
Sesi berikutnya diisi oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA). Dalam pemaparannya, KemenPPPA menekankan pentingnya penguatan pelaksanaan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di daerah sebagai bagian dari prioritas pembangunan nasional.
Rakor tersebut juga menghadirkan Kepala Dinas P3APPKB Provinsi Sulawesi Tenggara yang menyampaikan materi mengenai Arah Kebijakan dan Prioritas P3APPKB Provinsi Sultra Tahun 2026. Informasi ini menjadi rujukan penting bagi pemerintah kabupaten/kota untuk menyusun program yang lebih terarah.
Melalui kegiatan ini, Dinas P3A Bombana berkomitmen meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak terkait demi menciptakan tata kelola pembangunan PPPA dan KB yang lebih optimal. Hal ini juga menjadi bagian dari upaya memastikan pemenuhan hak perempuan dan anak di Kabupaten Bombana.
“Dari pertemuan ini yang didalamnya ada dialog interaktif berbagi pengetahuan dan pengalaman kerja dari berbagai daerah diharapkan dapat memperkuat sinergitas antarinstansi serta mendorong lahirnya inovasi dan kebijakan tepat sasaran dalam upaya pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, serta pengendalian penduduk di wilayah Sulawesi Tenggara, khususnya Kabupaten Bombana,” Jelas Abdul Rahman.
