BOMBANANEWS.COM – Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana bersama DPRD menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang membahas isu-isu kebencanaan, khususnya kesiapsiagaan dan penanganan darurat, Selasa (15/7/2025).
Kepala Pelaksana BPBD Bombana, Hasdin Rata, mengungkapkan bahwa pihaknya memiliki semangat yang sama dengan DPR dalam menangani bencana dan meningkatkan kesigapan daerah menghadapi situasi darurat.
“Walaupun materi awal yang dibahas adalah soal kesiapsiagaan, tapi dalam forum tadi muncul banyak pertanyaan terkait penanganan darurat,” ujar Hasdin Rata usai mengikuti RDP.
Ia menjelaskan bahwa diskusi berjalan dinamis dan menjadi wadah klarifikasi terhadap berbagai isu yang menjadi perhatian masyarakat.
Menurut Hasdin, BPBD Bombana telah memberikan penjelasan menyeluruh terkait sistem penanggulangan bencana.
Ia menyebutkan bahwa bencana terbagi menjadi tiga jenis, yakni bencana alam, non-alam, dan sosial. Sementara itu, penanggulangan bencana dilakukan dalam tiga tahap, yaitu sebelum kejadian, saat kejadian, dan setelah kejadian.
“Tahap sebelum kejadian kita sebut dengan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan, saat kejadian adalah tanggap darurat, dan setelah kejadian berupa rehabilitasi dan rekonstruksi,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa dalam forum tersebut, mayoritas pertanyaan yang muncul dari DPRD berkaitan dengan aspek tanggap darurat.
Hasdin menegaskan bahwa seluruh upaya yang dilakukan BPBD mengacu pada Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang berlaku.
“Kami bekerja berdasarkan aturan. Semua langkah yang kami ambil sesuai dengan Standar Operasional Prosedur,” tegasnya, menanggapi beberapa kekhawatiran soal respons cepat terhadap bencana.
Dalam forum itu juga, Hasdin menyampaikan bahwa BPBD Bombana telah mengusulkan penambahan 50 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk memperkuat tim reaksi cepat.
“Secara prinsip, saya sudah laporkan kepada Penjabat Sekda, Pak Sunandar waktu itu. Usulan ini telah disetujui, tinggal menunggu proses teknis dari BKPSDM,” katanya.
Rencananya, personel tambahan tersebut akan ditempatkan secara strategis di beberapa wilayah rawan bencana, seperti Kabaena, Poleang, serta di kantor pusat BPBD. Penempatan ini bertujuan untuk mempercepat respons jika terjadi situasi darurat di lapangan.
Dengan penambahan tenaga dan peningkatan koordinasi lintas sektor, BPBD Bombana berharap dapat meningkatkan efektivitas dan kecepatan dalam menangani bencana.
Hasdin menutup pernyataannya dengan menyampaikan terima kasih kepada DPRD atas ruang diskusi yang terbuka dan konstruktif dalam forum tersebut.
