BOMBANANEWS.COM – Kabupaten Bombana kembali menorehkan prestasi gemilang dalam pengelolaan keuangan daerah. Untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut, Pemerintah Kabupaten Bombana berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.
Prestasi ini diumumkan dalam penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2024.
Opini WTP tersebut diserahkan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Sulawesi Tenggara, Dadek Nandemar, SE kepada Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si pada Senin (26/5/2025). Penyerahan ini menjadi bukti atas komitmen Pemerintah Kabupaten Bombana dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.
Penjabat Sekretaris Daerah Bombana, dr. Sunandar, turut memberikan komentarnya mengenai capaian tersebut. Ia menyebut bahwa prestasi ini mencerminkan kesungguhan seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat Bombana dalam menjunjung tinggi prinsip transparansi dan tata kelola keuangan yang baik.
“WTP 12 kali berturut-turut ini bukan sesuatu yang mudah. Ini membuktikan konsistensi kita dalam menjaga integritas keuangan daerah,” ujarnya.
Sunandar juga menegaskan bahwa ke depan pihaknya akan terus melakukan pembenahan dan evaluasi untuk mempertahankan capaian tersebut.
“Kami sangat berharap dalam periode pemerintahan 2025–2030 di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati, predikat ini bisa terus dipertahankan,” kata Sunandar.
Meski kembali meraih WTP, Pemerintah Kabupaten Bombana tetap mendapatkan sejumlah catatan dari BPK, terutama terkait aspek administratif dalam pelaporan keuangan. Menanggapi hal itu, Sunandar memastikan bahwa pihaknya akan segera menindaklanjuti temuan tersebut.
“Sebagian besar catatan bersifat administratif dan menjadi perhatian serius bagi kami, terutama Inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP),” tambahnya.
Dengan capaian ini, Kabupaten Bombana menjadi salah satu daerah di Sulawesi Tenggara yang paling konsisten dalam menjaga predikat WTP. Ke depan, pemerintah daerah berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan demi terciptanya tata pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
